LENSAPANGANDARAN.COM – Pemerintah Kabupaten Pangandaran mempercepat langkah penanganan insiden Tongkang Nautica 22 dengan menggelar rapat koordinasi membahas metode wreck removal (penyingkiran kerangka kapal) di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Pangandaran, Kamis (9/7/2026).
Rapat tersebut menjadi forum penting untuk menyatukan langkah seluruh pihak terkait dalam upaya mengangkat bangkai tongkang dan membersihkan tumpahan batu bara.
Termasuk meminimalkan dampak terhadap keselamatan pelayaran, lingkungan laut, dan aktivitas masyarakat pesisir.
Hadir dalam rapat itu Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Perhubungan, Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran.
Kemudian, TNI AL, Satpolairud, PT Lion Marine, serta sejumlah pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam penanganan kerangka kapal.
Pertemuan itu membahas langkah-langkah teknis, administratif, hingga koordinasi lintas instansi yang diperlukan agar proses wreck removal dapat segera dilaksanakan sesuai prosedur.
Bupati Citra Pitriyami menegaskan bahwa pembersihan batu bara yang mencemari perairan menjadi prioritas utama, termasuk pelaksanaan penyelaman bawah air untuk mendukung proses evakuasi.
Namun, ia mengingatkan agar seluruh pekerjaan tetap mengedepankan aspek keselamatan karena kondisi gelombang laut saat ini masih kurang bersahabat.
“Pembersihan batu bara menjadi satu permasalahan yang lebih penting saat ini, termasuk penyelaman bawah air dan itu harus segera dilakukan. Tapi kami juga memohon agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena kondisi perairan saat ini kurang baik. Itu harus menjadi perhatian saat melakukan tindakan di lapangan,” ungkapnya.
Citra pun meminta perusahaan dan seluruh pihak yang bertanggung jawab agar segera mempercepat proses pengangkatan batu bara meskipun pekerjaan tersebut membutuhkan peralatan khusus dan waktu pelaksanaan yang tidak singkat.
Menurutnya, percepatan penanganan sangat penting untuk mengurangi dampak lingkungan maupun kerugian yang dirasakan masyarakat pesisir, khususnya nelayan.
“Catatan saya satu, bagaimana batu bara ini bisa segera terangkat. Saya tahu prosesnya tidak mudah dan alat-alat yang dibutuhkan juga memerlukan waktu. Tapi saya mohon agar persoalan ini secepatnya selesai dan kondisi masyarakat yang terdampak akibat insiden batu bara ini benar-benar diperhatikan,” kata Citra.
Selain percepatan pekerjaan di lapangan, Citra pun meminta agar jadwal rencana aksi (action plan) segera disusun dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Menurutnya, kepastian tahapan pekerjaan sangat dibutuhkan agar pemerintah dapat memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kepastian. Jadwal penanganan harus segera disusun dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah agar proses pengawasan berjalan optimal dan masyarakat mengetahui perkembangan penanganannya,” ungkapnya.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan penanganan insiden Tongkang Nautica 22 berjalan lebih cepat, terukur, dan mampu memulihkan kondisi perairan Pangandaran yang terdampak tumpahan batu bara. (®)
