LENSAPANGANDARAN.COM – Beredar pemberitaan di satu portal media online bahwa RSUD Pandega Pangandaran tersangkut perkara tindak pidana korupsi data dan laporan pertanggungjawaban fiktif bagi tenaga kesehatan (Nakes) COVID-19 tahun anggaran 2020 dan 2021 yang saat ini sedang ditangani Polda Jabar.
Merespon pemberitaan tersebut, Titi Sutiamah selaku Direktur RSUD Pandega Pangandaran membantah secara tegas.
“Kami menegaskan bahwa berita tersebut tidaklah benar,” ujar Titi, Jum’at (4/10/2024).
“RSUD Pandega Pangandaran tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi data dan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif bagi tenaga kesehatan (nakes) COVID – 19 tahun anggaran 2020 dan 2021 di RSUD Pandega Pangandaran.”
Titi menyampaikan bahwa berita tersebut adalah berita hoax yang sangat merugikan bagi RSUD Pandega Pangandaran maupun Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Untuk itu, pihak RSUD Pandega Pangandaran akan berkoordinasi dengan Tim Kuasa Hukum.
Dengan tujuan agar dapat melakukan tindakan hukum apabila tidak ada permohonan maaf dan perbaikan berita dari portal media online tersebut.
Kuasa hukum RSUD Pandega Pangandaran, Fredy Kristianto, S.H. menekankan akan mengambil langkah hukum apabila dalam waktu 2×24 jam tidak ada permintaan maaf secara tertulis dan perbaikan pada berita yang telah di rilis tersebut.
“Kami berencana akan melakukan somasi dan melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila dalam waktu 48 jam tidak ada permintaan maaf secara tertulis dan perbaikan atas berita tersebut,” ungkap Fredy. [*]
