LENSAPANGANDARAN.COM – Belakangan ini isu hutang Pemda Pangandaran menjadi perhatian publik, khususnya perhatian masyarakat di kabupaten Pangandaran Jawa Barat.
Menurut tokoh masyarakat Pangandaran, dr Erwin M Thamrin, seharusnya isu ini jangan ditanggapi secara skeptis oleh calon manapun di pilkada Pangandaran. Sebab, hutang tersebut permasalahan yang harus diselesaikan.
“Justru saya mendorong dari setiap pasangan calon memberikan pemikirannya, komitmen-komitmen kedepannya untuk menyelesaikan masalah ini,” Kata Erwin kepada sejumlah wartawan di cafe rock and roll Padaherang Rabu, (9/10/2024).
“Bahkan, jangan sampai diganggap permasalahan hutang ini bukan permasalahan yang besar,” tambahnya.
Sementara menurut Erwin, jika menelisik jawaban dari pemerintah, penyebab hutang tersebut dampak dari bencana covid-19 yang melanda beberapa tahun lalu.
Padahal, virus covid-19 bukan hanya menyerang Pangandaran saja, akan tetapi menyerang secara global.
“Nah dulu itu yang ada refocusing. Refocusing itu bukan menambah anggaran, hanya mengalihkan anggaran untuk diprioritaskan untuk penanganan covid,” jelasnya.
Menurut Erwin, permasalahan ketika covid hanya tidak tercapainya pendapatan, karena terjadinya force majeure.
“Yang kita sayangkan kenapa waktu itu tidak dilakukan evaluasi RPJMD untuk menyesuaikan sehingga tidak harus berhutang,” ujarnya.
Erwin mengingatkan, hutang ini bukan perencanaan. Pasalnya, setiap tahun pemerintahan Pangandaran berhutang ke bank Jabar besarnya kurang lebih Rp 150 miliar
Secara logika kata dia, jika APBD tersebut punya hutang seharusnya diselesaikan pada tahun anggaran berjalan. Tapi ia merasa heran kenapa harus berhutang.
“Kalau anggaranya sudah ada tahun itu tapi berhutang. Ya, pasti timbul beban bunga yang harus dibayarkan lebih. Pada akhirnya terakumulasi lah hutang sebesar Rp 412 miliar seperti sekarang ini,” ungkapnya.
Maka, sampai sejauh ini ia menolak resolusi portofolio hutang dengan masa pinjaman selama 10 tahun. Bukan tanpa sebab, menurut Erwin, jika beban hutang dikalikan bunganya. Maka itu akan menjadi beban berat bagi Pangandaran.
Terlebih kata dia, jika melihat hukum ekonomi. Sebab, menurut hukum ekonomi justru yang harus dilakukan adalah mengetatkan anggaran pembelanjaan.
“Kemudian yang kedua meningkatkan pundi-pundi pendapatan. Bukan lantas berhutang untuk menutup hutang. Ini yang kita tidak harapkan,” katanya.
Meski begitu ia merasa bersyukur, pasalnya upaya pencegahan pinjaman hutang ke pihak ketiga itu membuahkan hasil.
Karena sebelumnya, ia dan presidium Pangandaran telah mengirim 31 seri surat pencegahan pinjaman hutang ke pemerintah pusat maupun presiden.
“Qodarulloh, sampai sejauh ini tidak direalisasikan. Ini karena tidak ada rasionalisasi daripada portofolio itu sendiri,” kata dia.
Sementara itu, Ketua forum Masyarakat Peduli Pangandaran (MPP) Apudin meminta, isu hutang ini jangan dijadikan alat black campaign untuk saling menyalahkan di masa pilkada ini.
“Saya berharap kepada kedua simpatisan para calon jangan sampai menjadi perdebatan yang akhirnya menjadi permasalahan personal,” katanya.
Sebab menurut dia, sesungguhnya kedua paslon tersebut akan mengambil solusi berhutang kembali ketika menangani masalah hutang Pemda.
Bocoran informasi itu, Apudin mengaku dari pernyataan kedua paslon setelah melakukan pertemuan internal bersama keduanya.
“Artinya hutang akan dibayar dengan berhutang kembali,” katanya.
Maka, ia berpesan kepada masyarakat dari kedua belah pihak jangan sampai maslah ini menjadi sumber petaka ataupun tidak kondusifnya di Pangandaran.
“Adapun perbedaan pilihan, hutang tetap hutang menjadi sebuah pikiran untuk semua masyarakat Pangandaran,” ungkapnya. (art).
