LENSAPANGANDARAN.COM – Ketua PK KNPI Kecamatan Parigi, Tian Kadarisman mengatakan, jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di kabupaten Pangandaran 2024, sejumlah sosok mulai bermunculan.
Menurutnya, Sudah banyak sosok calon pemimpin yang bermunculan bahkan sudah mendaftarkan ke sejumlah partai di Kabupaten Pangandaran.
Mereka berlomba-lomba mendapatkan rekomendasi untuk maju menjadi calon bupati dan wakil bupati kabupaten Pangandaran 2024.
Menurut Tian, gelaran Pilkada 2024 ini bakal diwarnai perang gagasan dan kekuasaan.
“Pilkada kabupaten Pangandaran 2024 wajib mewujudkan Pilkada berkualitas yang dapat membenahi pemerintah kabupaten Pangandaran dengan segala permasalahan yang terjadi, terlebih pelayanan kepada masyarakat. Maka kita kawal dan kenali calon-calon pemimpin yang akan maju dalam pilkada nanti ,” kata Tian
Ia mengatakan, masyarakat memiliki peran penting dalam mencari sosok pemimpin lewat kontestasi pilkada.
Ia juga berharap pemerintah kabupaten Pangandaran nanti jangan sampai seperti periode saat ini.
“Kita harus dorong perubahan konstalasi pemerintah di kabupaten Pangandaran, Legislatif dan eksekutif harus seimbang, supaya terciptanya demokrasi yang sehat dalam pemerintahan. Apalagi saat ini ada salah satu partai yang mendapat 16 kursi dari 40 kursi anggota DPRD kabupaten Pangandaran,” ucap dia.
“Ini saatnya masyarakat Pangandaran cerdaskan untuk memilih calon pemimpin, bukan penguasa,” Tian menambahkan.
Menurutnya, mungkin sudah terasa oleh masyarakat ketika pemerintah didominasi oleh salah satu pihak.
“Yang muncul pasti kepentingan mereka saja. Kita bisa liat dari visi misi bupati kabupaten Pangandaran saat ini, berapa program yang berjalan? Hanya sebagian, itupun tidak tuntas,” ujarnya.
Sepatutnya kata dia, Pilkada harus berjalan demokratis dan berikan hak memilih kepada masyarakat sesuai dengan pilihan dan aspirasi pilihannya.
“Jangan ada intimidasi. Biarkan masyarakat memilih sesuai hati nuraninya, siapa calon pemimpin yang dianggap amanah, bisa menggerakkan masyarakat dan pembangunan selama lima tahun ke depan. Prinsipnya mari hargai perbedaaan pilihan politik masing-masing,” tegasnya.
Tian berharap, pesta demokrasi yang notabene adalah milik rakyat, jangan sampai dirusak oleh tindakan dan perbuatan yang justru meracuni demokrasi itu sendiri.
Oleh Karena itu, dirinya mengajak semua elemen yang terlibat dalam Pilkada, mewujudkan pesta pemilihan yang bermartabat.
Terlebih, Pemilihan yang bebas dari ujaran kebencian, fitnah, hoax dan tuding menuding tanpa dasar.
“Apalagi pemungutan suara tinggal menghitung hari. Semua pihak harus menahan diri. Bersama-sama menciptakan situasi yang sejuk,”.
“Sehingga, pemilih bisa menunaikan hak pilihnya dengan riang gembira”, katanya.
Lebih lanjut Tian mengatakan, jika memang ada pelanggaran, dan punya bukti kuat, ia menyarankan lapor ke badan pengawas atau panitia pengawas
Bila menganggap ada pelanggaran yang sifatnya pidana ujar dia, kepolisian harus menangani.
“Intinya, telah tersedia dengan jalur hukum. Misalnya ada ketidakpuasan dalam pelaksanaan pemilihan. Bila tidak puas dengan hasil pemilihan silahkan gugat ke MK, jangan gunakan saluran yang melanggar aturan,” jelasnya.
Tian menegaskan, hak memilih ini dijamin konstitusi begitupun hak dipilih.
“Sebab, Konstitusi sudah menegaskan, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan anggota legislatif di NKRI. Begitu juga hak memilih,” pungkasnya. (art).
