LENSAPANGANDARAN.COM – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Wowo Kustiwa menyoroti adanya kasus uang tabungan siswa yang belum dikembalikan oknum guru.
“Apapun dalihnya uang tabungan siswa itu, harus dikembalikan,” Sabtu (1/10/2022).
Kemudian menanggapi hal tersebut, pihaknya juga akan memanggil Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pangandaran.
“Kami, akan mengundang minimal kepala dinas. Kami, akan menanyakan sudah sejauh mana kepala dinas menindaklanjuti oknum guru yang memakai uang tabungan tersebut,” jelasnya.
Apalagi, jika bukan hanya terjadi di satu sekolah, pihaknya juga akan menanyakan langsung ke Kepala Dinas.
Sejauh ini, apa saja yang dilakukan oleh Dinas tersebut terkait, uang tabungan yang digunakan oleh beberapa oknum guru?
“Masalahnya, kan kasus tabungan ini bukan hanya terjadi kali ini saja. Udah biasa memakai tabungan anak sekolah itu,” ungkapnya.
Seharusnya, ucap Ia, kalau siswanya sudah keluar sekolah, uang tabungan tersebut harus langsung dibayarkan.
“Kan, gitu. Tapi, mungkin ada oknum guru tertentu yang memanfaatkan waktu itu. Ya, sebetulnya kalau memang seperti itu, kenapa tidak dilakukan seperti sistem perbankan saja. Supaya tidak mudah diambil oleh siapa saja.”
“Sebelumnya, kan saya kira sudah berjalan lancar karena tabungan siswa itu kan ada waktunya. Ya, namanya manusia ada oknum ya jadi seperti itu lah,” jelasnya.
Menanggapi sudah tidak berjalannya koperasi sekolah, Ia menyebut, itu terjadi karena adanya oknum di dalam pengelolaan koperasi tersebut.
“Sebelumnya, disimpan di koperasi tapi kan di koperasi juga manusia, pasti ada oknumnya juga, kan,” ungkapnya.
“Kedepannya, mending di simpan di perbankan saja kan, kalau melihat dengan adanya kejadian – kejadian seperti ini.”
Menurutnya, bisa uang tabungan disimpan di koperasi cuman sistemnya harus menggunakan sistem perbankan.
“Kalau sistem perbankan kan, oknum guru tidak mudah mengambil. Intinya, soal pengelolaan uang tabungan siswa itu sistemnya yang harus diperbaiki,” jelasnya.
Untuk kasus yang sudah terjadi, pihaknya secepatnya akan mengundang Kepala Dinas terkait.
“Karena, berdasarkan laporan masyarakat, kami dari Komisi IV harus menanyakan yang sejelas jelasnya. Karena, bisa saja bukan di SDN 3 Kedungwuluh saja tapi mungkin saja banyak di SD, SD yang lain tapi orang tuanya enggak mau ngobrol karena takut atau gimana,” pungkasnya. (*)
