LENSAPANGANDARAN.COM – Tahun 2023 ini, sebuah prestasi yang luar biasa berhasil diraih sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.
Sebelumnya sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran pun berhasil mendapatkan penganugerahan TERBAIK Ke II JDIH tingkat Provinsi Jabar pada September 2023 lalu.
Dan kini, pada Kamis 12 Oktober 2023 kembali meraih penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) peringkat TERBAIK Ke I kategori JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten.
Penghargaan tersebut langsung diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona H. Laoly dan diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin H.M.M di Ball Room Hotel Aston Kartika Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023.
Dalam penyerahannya dihadiri juga oleh seluruh anggota JDIH yang telah terintegrasi dengan JDIHN yakni sebanyak 1024 anggota JDIHN dengan 13 kategori, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia dan lembaga lain.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin menyampaikan, JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran meraih penghargaan TERBAIK pada penganugerahan JDIHN AWARDS Tingkat Nasional sebagai peringkat TERBAIK ke 1.
Dan bisa menggeser Kabupaten Batang yg selama ini beberapa kali meraih peringkat TERBAIK ke 1 Nasional.
“Alhamdulilah pada tahun 2023 ini, kita dapat meraih penganugerahaan peringkat TERBAIK ke 1 Nasional,” ungkap Asep melalui rilisnya, Jum’at (13/10/2023).
Tentu, ini merupakan prestasi yang luar biasa da kado terbaik untuk Kabupaten Pangandaran dalam rangka Milangkala ke 11 tahun 2023.
Dalam sambutannya, lanjut Asep, Kepala BPHN, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana menyampaikan bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan sarana membangun hukum nasional sebagai perekat dalam pemersatu bangsa melalui transformasi digital dengan slogan Satu Data Untuk Semua.
JDIHN Award merupakan prasarana pembinaan bidang hukum dalam menghadapi tantangan problematik hukum.
“Apalagi, saat ini sedang dalam menghadapi tahun politik yang dimungkinkan banyak permasalahan permasalahan hukum yang perlu diselesaikan,” paparnya.
Kata Asep, JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran ini berisi informasi terkait regulasi meliputi Peraturan Daerah.
Yakni, mulai dari penyusunan Propemperda, Naskah Akadamik, pembahasan Raperda sampai penetapannya, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, risalah-risalah rapat pembahasan raperda, agenda kegiatan DPRD, serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pembentukan produk hukum daerah.
“Selain itu, setiap produk hukum yang sudah tersusun di Web JDIH, sudah memiliki Abstrak,” kata Asep.
Sehingga, masyarakat, pimpinan dan anggota DPRD serta yang lainnya dapat mengetahui lebih cepat isi dari produk hukum dan yang lainnya.
“Dengan demikian tentu lebih mempercepat pemahaman terhadap produk hukum yang ingin kita ketahui,” ungkapnya.
Menurutnya, pelaksanaan JDIHN Award tingkat Nasional merupakan dukungan untuk implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
Perpres tersebut mengamanatkan agar JDIH dapat menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah maupun instansi lainnya.
BPHN selaku pembina JDIH, menyelenggarakan JDIHN AWARD dengan beberapa tahapan dan mekanisme penilaian yang dirargetkan tentu yang harus dilaksanakan oleh seluruh anggota JDIHN yang telah terintegrasi dengan JDIHN BPHN.
Sementara pemberian Anugerah JDIHN atau JDIHN Awards bagi Anggota JDIHN sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas kinerja dalam mengelola JDIH.
“Mempertahankan prestasi tentu merupakan hal yang tidak gampang, perlu dedikasi dan kerja keras yang luar biasa, didukung dengan team work yang kompak dan solid,” jelasnya. (*)
