LENSAPANGANDARAN.COM – Krisis air bersih yang melanda Kabupaten Pangandaran menjadi perhatian DPRD setempat. Sekitar 30 ribu warga dilaporkan terdampak kekeringan setelah wilayah tersebut mengalami kemarau panjang selama enam hingga tujuh bulan.
Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, mendorong pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan bantuan air bersih melalui mobil tangki, tetapi juga memperkuat infrastruktur penyediaan air agar masyarakat memiliki akses yang lebih berkelanjutan.
Menurut Asep, penanganan krisis air perlu dilakukan melalui langkah konkret, mulai dari penyediaan tempat penampungan air, perbaikan sarana air yang tidak berfungsi, hingga perlindungan kawasan sumber mata air.
“Untuk mempercepat penanganan di lapangan, kami mendorong pengalokasian anggaran sekitar Rp1 miliar,” katanya, Rabu (14/10/2026).
Anggaran tersebut direncanakan untuk pengadaan sekitar 90 unit tandon air berkapasitas 2.000 hingga 5.000 liter yang akan ditempatkan di desa-desa terdampak. Dana itu juga diarahkan untuk mendukung operasional penyaluran air bersih oleh BPBD, Dinas Sosial, PMI, dan Tagana.
Asep menyebut, distribusi air bersih yang telah dilakukan berbagai pihak mencapai sekitar dua juta liter. Meski demikian, upaya tersebut perlu dibarengi dengan penyediaan sarana penampungan agar bantuan air dapat dimanfaatkan masyarakat secara lebih efektif.
Selain distribusi air bersih, DPRD juga mendorong Pemkab Pangandaran melakukan inventarisasi terhadap sumur bor dan pompa air yang tersedia di sekolah, kantor pemerintahan, maupun desa.
Sejumlah fasilitas tersebut perlu diperiksa dan diperbaiki, terutama yang tidak dapat beroperasi akibat kendala kelistrikan.
“Langkah perbaikan infrastruktur lokal ini dinilai penting agar sumber air yang ada bisa segera dimanfaatkan kembali oleh warga,” ujarnya.
Optimalisasi fasilitas yang sudah tersedia dinilai dapat menjadi salah satu upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan air masyarakat, terutama ketika distribusi bantuan masih diperlukan di sejumlah wilayah.
Dalam jangka panjang, DPRD Pangandaran turut menyoroti pentingnya menjaga kawasan tangkapan air. Asep menyebut sekitar 80 persen sumber mata air di Pangandaran berada di wilayah kelola Perum Perhutani dan PTPN.
Karena itu, DPRD berencana menggelar rapat kerja bersama kedua instansi tersebut untuk membahas pengelolaan dan pelestarian lingkungan di sekitar sumber mata air.
Pembahasan tersebut juga akan menyangkut perlindungan kawasan di sekitar mata air, termasuk radius 200 meter sebagaimana disinggung dalam ketentuan yang menjadi perhatian DPRD.
Asep menilai, keberlanjutan sumber air perlu menjadi bagian penting dalam strategi penanggulangan kekeringan. Upaya tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola kawasan, serta pihak terkait agar sumber air tetap terjaga.
Ia berharap penanganan krisis air bersih tidak berhenti pada langkah darurat, tetapi dilanjutkan dengan pembenahan infrastruktur dan perlindungan lingkungan.
Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan mampu menyatukan penanganan jangka pendek dengan perencanaan jangka panjang, termasuk memperhatikan arahan mitigasi cuaca dari BMKG, sehingga risiko kekurangan air saat musim kemarau dapat ditekan pada tahun-tahun mendatang.
