LENSAPANGANDARAN.COM – Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pangandaran, Jeje Wiradinata, menegaskan penolakan jika lahan yang digunakan Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan pesisir Pantai Timur Pangandaran sekitar 3,2 Hektare.
Sebelumnya, pihaknya melakukan pertemuan antara jajaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran (Unpad) dengan perwakilan masyarakat yang diwakili Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pangandaran, Jeje Wiradinata, Ketua DPRD Pangandaran, Kepala dinas Perikanan Pangandaran, serta kelompok penggiat pariwisata Pangandaran, di Kampus Unpad Jatinagor, Jawa Barat, Rabu 20 Agustus 2025.
Di dalam pertemuan itu, Jeje mengungkapkan bahwa KJA hanya akan menggunakan lahan seluas 2.000 meter persegi dari total 1.660 meter persegi yang sudah ada. Namun, ia menyoroti adanya kerja sama antara UNPAD dengan PT PBS yang perlu mendapat perhatian serius.
“Inisiatif pertemuan kemarin datang dari saya, karena yang ngotot itu pihak UNPAD, khususnya Fakultas Perikanan. Pertanyaannya, apakah UNPAD hadir sebagai konsultan atau akademisi?” ujar Jeje melalui pesan WhatsApp kepada wartawan Kamis, (21/8/2025).
Jeje menegaskan, apabila titik lokasi yang digunakan mencapai 3,2 hektare seperti isu yang berkembang, pihaknya menolak rencana tersebut. Menurutnya, penguasaan lahan seluas itu berpotensi mengganggu aktivitas wisata bahari dan nelayan kecil yang sudah berjalan.
Meski begitu, dalam kesepakatan sementara, semua pihak akan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil sebelum diambil keputusan lebih lanjut.
“Kami menyatakan, di mana pun dan berapa pun luas titik lokasi, bagi kami yang terpenting tidak mengganggu pengembangan wisata bahari dan keberlangsungan nelayan kecil,” tegas Jeje.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman awal antara HNSI Pangandaran dan UNPAD, namun masih menyisakan sejumlah pertanyaan terkait tujuan serta bentuk kerja sama yang dijalin dengan pihak swasta. (art)
