LENSAPANGANDARAN.COM – Terkait sumbangan ratusan juta, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banjarsari, Mochamad Solehudin mengaku tidak mengacu kepada permendikbud No. 75 Tahun 2016.
“kita punya pegangan regulasi dari provinsi Jawa Barat Nomor 97 Tahun 2022 yaitu terkait penggalangan dana dari siswa” kata kepsek saat di konfirmasi Senin, (2/10/2023) di ruang kerjanya.
Ia menambahkan, permendikbud yang kemudian diterjemahkan lagi oleh pemda. jadi, penggalangan dana itu tanggung jawab pusat dan daerah.
“nah, itu dasar kita menyampaikan sumbangan kepada orang tua berdasarkan pergub No. 97 Tahun 2022” ujarnya.
Dia menjelaskan, penarikan tersebut sifatnya bukan iuran tapi sumbangan, karena ia menilai antara sumbangan dan iuran suatu hal yang berbeda.
“iuran itu meminta secara rutin, besaranya tertentu dan dibayarkan secara rutin, sedangkan kalau sumbangan itu tidak terbatas waktu dan besaranya juga di tentukan oleh yang nyumbangnya sendiri” katanya.
Sebelumnya dikabaran Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Banjarsari menarik biaya sebesar Rp1.600.000 persiswa kepada pelajar kelas X dengan dalih sumbangan.
Pungutan tersebut untuk keperluan pembangunan, gaji guru honorer dan seragam yang membutuhkan anggaran sebesar Rp 404 juta dengan rincian sebagai berikut.
Untuk guru honorer sebesar Rp 204 juta, kualitas ekstrakurikuler Rp 119 juta, rehab gudang Rp 50 juta, dan untuk pelebaran tempat ibadah Rp 40 juta.
Selain itu, untuk rapat komite sekolah selama satu tahun membutuhkan sebesar Rp 18 juta, opersional mobil komite sebesar Rp 36 juta, sedangkan untuk pemindahan toren air membutuhkan anggaran sebesar 25 juta.
Kendati demikian, hal tersebut membuat salah seorang wali murid berinisal (i) merasa keberatan, pasalnya pungutan tersebut dinilai terlalu besar. (art)
