LENSAPANGANDARAN.COM – Puluhan warga yang mengatasnamakan Rakyat Pangandaran Menggugat (RPM) mendatangi kantor Bupati Pangandaran pada Senin, (2/6/2025), untuk menuntut evaluasi kerja Bupati dan wakilnya selama 100 hari kerja.
Mereka menilai bahwa kinerja Bupati dan wakil Bupati Pangandaran belum bisa merealisasikan programnya yang sudah dicantumkan pada visi misi.
Koordinator aksi, Tian, menjelaskan bahwa masih banyak polemik dan kedzaliman yang terjadi di Kabupaten Pangandaran.
“Kami datang kesini untuk mengingatkan bahwa di kabupaten Pangandaran masih banyak polemik yang terjadi dan masih banyak kedzaliman-kedzaliman yang terjadi,” kata Tian.
RPM juga mengingatkan agar Bupati Pangandaran segera merealisasikan atau memperbaiki kebijakan-kebijakan yang ada di Kabupaten Pangandaran. “Karena itu sangat menyengsarakan masyarakat,” tegasnya.
Tian juga menjelaskan bahwa defisit yang cukup tinggi di Kabupaten Pangandaran sangat berdampak besar kepada masyarakat.
“Jelas itu (Defisit) sangat berdampak luar biasa, seperti honorer yang belum dibayar, perangkat Desa belum dibayar, ditambah jaminan kesehatan gratis sekarang sudah tidak ada,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, menjelaskan bahwa dalam 100 harinya sudah banyak yang dilakukan, salah satunya menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Yang jelas PAD sudah naik, dari retribusi masuk (wisata) itu sejak saya dilantik sampai akhir Mei itu naik hampir Rp 15 miliar,” jelasnya.
Citra juga mengklaim sudah mampu menaikkan pendapatan pajak. “Pajak yang lainnya (hotel, restoran dan PBB) kita naik Rp 11 miliar. Itu kan sudah bukti bahwa urusan pariwisata sudah saya dikerjakan dalam tiga bulan ini,” kata dia.
Namun, RPM masih meragukan kinerja Bupati dan wakil Bupati Pangandaran.
“Logis saja, ketika pegawai bagaimana bisa melayani masyarakat dengan baik, sedangkan dia juga merasa terzolimi. Ini masalah yang harus dipecahkan,” tegas Tian. [®]
