LENSAPANGANDARAN.COM – Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pangandaran dan perwakilan pengurus Kecamatan PPDI se-Kabupaten Pangandaran sebanyak 10 Kecamatan melakukan Tabayyun atau Mencari Kejelasan terhadap Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata.
Pihaknya meminta kejelasan terkait viralnya pemberitaan di berbagai media sosial yang hari-hari ini menghiasi platform medsos di Kabupaten Pangandaran.
Yakni, kejelasan tentang Defisit APBD dan pengajuan hutang jangka panjang yang menggunakan pola Portofolio.
Ketua PPDI Kabupaten Pangandaran Dede Wahyu atau yang lebih akrab disapa Dewa mengatakan, bahwa Tabayyun ini dilakukan karena pada saat Pemda Kabupaten Pangandaran melakukan Ekspose di Rabu (6/12/2023) yang digelar di Balroom Hotel Laut Biru Pangandaran tidak dihadiri sejumlah pengurus Kecamatan PPDI se-Kabupaten Pangandaran.
“Selain itu, adanya berita yang simpang siur yang sampai kepada masyarakat desa kami di gras root,” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya meminta waktu kepada Bupati Pangandaran untuk dapat menjelaskan kembali kepada rekan-rekan di tingkat Kecamatan.
Tujuannya, agar nantinya rekan-rekan PPDI dapat menjelaskan terhadap masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang utuh tanpa dipolitisasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjwab.
“Namun, kami tidak menyangka ketika sudah mendapat penjelasan yang komprehensif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran yang dalam hal ini langsung di sampaikan oleh Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata, teman-teman Pengurus Kecamatan PPDI se-Kabupaten Pangandaran, mendorong agar segera melakukan pernyataan sikap yang subtansi,” jelasnya
Isi subtansinya ada 5 point yaitu sebagai berikut:
1. Bahwa Kami, Mendukung Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Dalam Rangka Penyehatan Apbd Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024, Agar Pembangunan Bisa Berjalan Kembali Seperti Awal Rpjmd Yang Pertama Dengan Pola Portofolio;
2. Bahwa Kami, Mendukung Sepenuhnya Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Mereaktivitas Program-Program Unggulan Di Tahun Anggaran 2024 Supaya Pangandaran Juara Dan Pangandaran Melesat Tercapai Di Akhir Masa Jabatan Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran.
3. Bahwa Kami, Mendukung Segala Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Dalam Rangka Pemulihan Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua RT Dan RW Serta Para Kader Pkk Dan Posyandu Se-Kabupaten Pangandaran.
4. Bahwa Kami, Siap Mengawal Kepemimpinan Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata Dan H. Ujang Endin Indrawan, Sampai Masa Jabatannya Berakhir.
5. Bahwa Kami, Siap Menjaga Kondusifitas Kabupaten Pangandaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Mendatang Serta Mengajak Seluruh Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Untuk Senantiasa Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Agar Tidak Mudah Di Adu Domba Dan Dipecah Belah Oleh Oknum Yang Mengatasnamakan Tokoh Dan Elit Politik Yang Tidak Bertanggungjawab;
“Kami mengajak kepada seluruh elemen Masyarakat agar hendaknya tidak mempolitisasi permasalahan ini, mari kita mencari solusi bersama dengan cara duduk bersama melakukan musyawarah untuk tujuan bersama,” ungkap Dede.
Sebuah permasalahan ketika di politisasi maka akan terjadi saling benci, saling fitnah dan tidak menghasilkan Solusi.
“Maka, yang terjadi kemudian cita-cita besar kita bersama terkait pemerataan Pembangunan, Pendidikan yang layak serta kesejahteraan masyarakat akan sirna begitu saja,” jelasnya. (*)
