LENSAPANGANADARAN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran memberi perhatian dan dukungan penuh atas adanya pengungkapan dugaan kasus pungli dengan modus tiket palsu oleh oknum petugas di pintu masuk objek wisata pantai Pangandaran.
Sikap tersebut ditunjukkan pula oleh Ketua Komisi IV DPRD Pangandaran dari Fraksi PKB, Jalaludin yang angkat bicara terkait persoalan yang telah mencoreng citra baik kepariwisataan di Pangandaran tersebut,
Menurutnya peristiwa ini perlu diungkap tuntas, Ia juga menduga ada keterlibatan petugas lain maupun orang dalam (ordal) selain oknum honorer yang telah diamankan
“Tiket yang dijual oleh oknum kepada wisatawan bukanlah tiket resmi yang tercatat di pemerintah daerah. Artinya, tiket itu palsu, perilaku tersebut lebih dari sekadar pungli, tapi juga pemalsuan dokumen. Kemungkinan ada keterlibatan petugas atau pihak lain dalam prakteknya,” ungkap Jalaludin, ketika diwawancarai pada Jumat (11/7/2025)
Kemudian Jalaludin menambahkan, Ia mendukung agar aparat penegak hukum (APH) melakukan pengembangan dalam langkah penegakan hukumnya
“Proses penjualan tiket di pintu-pintu masuk objek wisata itu dilakukan secara terbuka dan bersama-sama dengan petugas yang lain. Tidak masuk akal jika oknum nekat melakukan aksinya sendiri tanpa sepengetahuan yang lainnya. Maka, kami dukung APH dalam pengungkapan kasusnya agar tuntas sampai ke akar-akarnya” tambahnya
Jalaludin menjelaskan bahwa sistem pelaporan retribusi resmi masih ada yang dilakukan berdasarkan bonggol tiket yang telah disobek. Sebab, sistem pembayaran tiket saat ini belum sepenuhnya digital,
“Oknum bisa menjadikan celah tersebut. Makanya, dalam momentum ini model pembayaran ticketing digital bisa segera diimplementasikan di semua pintu-pintu masuk wisata agar lebih tepat, dan lebih sistematis” jelasnya
Lebih lanjut Ia berharap tindakan tersebut tidak bisa disikapi hanya dengan upaya memberikan teguran, melainkan harus ada proses hukum secara adil terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk yang diuntungkan dari kejahatan ini agar menjadi efek jera
“Kalau hanya diselesaikan di permukaan lalu dianggap selesai hanya akan menjadi peristiwa berulang. Harus ada keberanian untuk menindak, baik pelaksana di lapangan maupun siapa pun yang terlibat di balik layar. Saatnya kita semua berbenah agar ada peningkatan pendapatan daerah,” harapnya
Sementara Kasi Humas Polres Pangandaran, Aiptu Yusdiana, menyampaikan berkenaan penanganan perkara atas pelimpahan hasil giat tim terpadu Polres Pangandaran bersama Pos Polisi Militer (PM) Pangandaran dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap satu orang pelaku berinisial UN yang diduga melakukan tindakan pungutan liar (pungli),
“Sekarang ini kami sudah melakukan pendalaman dan pemeriksaan saksi, yang ditangani oleh Satreskrim Polres Pangandaran,”
