LENSAPANGANDARAN.COM – Anggota DPRD kabupaten Pangandaran, Holik mengaku prihatin dengan bangunan ruang kelas SD Negeri 2 Panyutran yang roboh tanpa tersentuh oleh pemerintah.
Pernyataan itu ia sampaikan usai meninjau langsung ke lokasi yang bertempat di wilayah Desa Panyutran, kecamatan Padaherang Kabupaten pangandaran.
“Kondisinya emang parah, atapnya aja engga ada. Miris, tahun 2025 masih ada gedung yang seperti ini,” ujar Holik Minggu, (7/9/2025).
Karena itu, anggota DPRD dari fraksi Gerindra mengajak kolaborasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendorong mencarikan solusi nyata demi generasi anak bangsa ke depan.
Sebab, sekolah tersebut memiliki jumlah siswa yang sangat banyak. Terlebih Sekolah satu-satunya di wilayah tersebut.
“Bagaimana siswa mau belajar dengan baik bangunan nya aja seperti ini. Jadi kepada dinas terkait mari kita sama-sama pikirkan solusinya”, ujarnya.
Sekedar informasi, Sebanyak dua Ruang kelas SD Negeri 2 Panyutran kecamatan Padaherang, Pangandaran Jawa Barat mengalami kerusakan parah.
Bahkan satu ruangan kelas ambruk dan material bangunan berserakan. Situasi ini membuat kegiatan belajar mengajar (KBM) menjadi tidak nyaman.
Nampak dinding dan atap ruang kelas tampak rapuh. Genting bangunan terpaksa di turunkan akibat kayu penyangga lapuk di makan usia. Sedangkan satu kelas lainnya tidak menggunakan kaca dan lantai menggunakan tembok jaman dulu.
Kondisi ini membuat pihak sekolah merasa khawatir material bangunan ambruk menimpa peserta didiknya.
Kepala sekolah SDN 2 Panyutran, Yuni mengatakan, kerusakan tersebut sejak satu tahun lalu sebelum ia masuk di sekolah tersebut.
Pihak sekolah mengaku telah berupaya mengkoordinasikan perihal tersebut kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) kabupaten Pangandaran.
Usahanya tak cukup sampai disitu, Yuni juga mengaku telah meminta bantuan ke pihak provinsi Jawa Barat dengan mengajukan permohonan melalui proposal.
Namun hingga kini bangunan tersebut tak kunjung ada perbaikan. Pihak sekolah berharap permohonan tersebut bisa di respon baik oleh pemerintah daerah maupun Provinsi Jabar. (art).
