Pangandaran, LENSAPANGANDARAN.COM – Bawaslu Kabupaten Pangandaran menemukan sebanyak 931 daftar pemilih ghoib atau data yang tidak dikenal. Sebab data tersebut tidak diketahui oleh pihak pantarlih.
Namun, pihak KPU Kabupaten Pangandaran masih memasukan data tersebut ke daftar pemilih.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Pangandaran Ade Ajat Sudrajat mengatakan, data pemilih itu harus memiliki kepastian hukum.
“Kalau memang ada di daftar pemilih kan harus jelas. Orangnya harus ada. Jadi yang 931 itu tidak bisa ditemui oleh pantarlih,” katanya Minggu, (1/8/2024).
Pihaknya menyarankan kepada KPU Pangandaran agar data tersebut dipastikan kembali atau melakukan berkoordinasi dengan Disdukcapil.
“Supaya, kalau jelas-jelas itu tidak ada orangnya maka kami menyarankan untuk dikeluarkan (dari daftar pemilih),” kata dia.
Sementara itu, ketua KPU Pangandaran Muhtadin mengatakan, setelah dikoreksi data tersebut kini menjadi 918 daftar pemilih yang tidak diketahui.
“Saya kira ini memang normal. Karena data pemilih itu milik dirjen kepemilikan dan diklarifikasi oleh KPU,” ujarnya.
Untuk tahap selanjutnya, KPU akan melakukan proses di tahapan berikutnya.
Muhtadin menjelaskan, pihak KPU bukan berarti memasukan daftar pemilih yang tidak diketahui.
Pihaknya memasukkan ke daftar DPS terlebih dulu yang nantinya akan melakukan proses tanggapan dari masyarakat.
Karena, pihaknya tidak bisa menghapus begitu saja tanpa dokumen data pendukung.
“Misal data pemilih atas nama Deni. Surat pindah tidak ada. Keterangan kematian juga tidak ada. Jelas itu tidak bisa dicoret dari DPS,” kata dia. (art).
