LENSAPANGANDARAN.COM – Momen Milangkala ke-13 Kabupaten Pangandaran, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk menggencarkan program penanaman pohon kelapa, khususnya di kawasan pesisir.
Langkah ini dinilai strategis karena berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mengatakan, bahwa Pemkab perlu menyiapkan kawasan khusus atau hamparan pohon kelapa yang tidak hanya bermanfaat bagi kebutuhan industri tapi juga dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata baru yang ikonik.
“Kalau dikelola dengan baik, kawasan kelapa ini bisa jadi daya tarik wisata baru. Tidak akan kalah dengan yang ada di Thailand,” katanya, Jumat (24/10/2025).
Menurut Asep, program penanaman dan peremajaan pohon kelapa sebenarnya tidak membutuhkan anggaran besar.
Ketersediaan bibit yang melimpah di wilayah Pangandaran menjadi modal awal yang kuat untuk merealisasikan program tersebut.
“Bibit kelapa banyak, tinggal kemauan dari Pemkab saja untuk serius mengembangkannya,” ungkap Asep.
Asep pun menyoroti tingginya nilai ekonomis pohon kelapa yang hampir seluruh bagiannya memiliki manfaat ekonomi.
Mulai dari janur, buah, sabut, hingga batangnya dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah.
“Janurnya saja sangat bermanfaat. Buahnya bisa diolah untuk industri makanan dan minuman, daunnya juga punya nilai ekonomi. Semuanya bisa dimanfaatkan,” paparnya.
Asep menyebut, janur kelapa asal Pangandaran saat ini bahkan sudah dikirim ke Bali untuk keperluan upacara adat.
Namun, kualitasnya dinilai belum optimal sehingga masih perlu pembinaan dari pemerintah daerah.
“Beberapa kali janur kita dikembalikan karena kualitasnya belum bagus. Artinya, pemerintah daerah perlu hadir untuk membina dan mendukung petani kelapa agar hasilnya memenuhi standar,” paparnya.
Selain itu, Asep pun mendorong Pemkab Pangandaran untuk menyusun peta jalan (roadmap) penanaman pohon kelapa secara terencana dan berkelanjutan.
Ia menilai, program semacam ini tidak boleh hanya bergantung pada dukungan dari perusahaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR), melainkan harus menjadi program prioritas pemerintah daerah.
“Tidak cukup hanya mengandalkan bibit dari CSR. Harus ada roadmap yang jelas sebagai bentuk keseriusan Pemkab dalam membangun sektor ini,” katanya. [®]
