LENSAPANGANDARAN.COM – Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, meminta rangkaian Milangkala ke-14 tidak berhenti pada kegiatan seremonial.
Ia mendorong setiap agenda yang digelar memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan mampu menggerakkan perekonomian daerah.
Asep menilai momentum Milangkala seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat sektor pariwisata Pangandaran. Terlebih, karakter daerah yang mengandalkan sektor wisata membuat setiap kegiatan perlu dirancang agar mampu mendatangkan wisatawan sekaligus berdampak pada pelaku usaha lokal.
“Event yang mana yang bisa narik orang, narik wisatawan untuk stay di Pangandaran dan sebagainya,” kata Asep, Senin (5/10/2026).
Menurutnya, lembaga maupun perusahaan yang turut berpartisipasi dalam rangkaian Milangkala, termasuk BUMN dan BUMD, dapat mengarahkan dukungannya pada program yang memiliki manfaat jangka panjang.
“Itu kegiatannya BI, tetapi kewajiban kita juga menyampaikan ke BI, menyampaikan ke Bank Jabar. Kalau bisa, ya kegiatannya yang jauh lebih manfaat untuk masyarakat,” ujarnya.
*Soroti Status Acara Hiburan*
Selain dampak kegiatan, Asep juga meminta Pemkab memberikan kejelasan mengenai status sejumlah agenda hiburan yang masuk dalam momentum Milangkala. Salah satunya terkait rencana kehadiran grup musik Letto.
Menurut Asep, perlu ada penjelasan mengenai siapa penyelenggara kegiatan tersebut. Apabila tidak diselenggarakan langsung oleh pemerintah daerah, statusnya perlu dibedakan dengan agenda resmi Hari Jadi.
Kejelasan tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak salah memahami rangkaian kegiatan Milangkala.
*Minta Program Infak ASN Dipisahkan*
Asep juga menyoroti surat imbauan infak dan sedekah yang ditujukan kepada ASN dalam rangka Milangkala ke-14.
Menurutnya, penghimpunan infak sebaiknya tidak dikaitkan dengan pembiayaan kegiatan Hari Jadi. Ia bahkan meminta pemerintah daerah mencabut surat tersebut.
“Surat yang disampaikan oleh pemerintah daerah melalui Pak Sekda kaitan dengan infak, iuran untuk kegiatan Milangkala. Kami minta itu dicabut,” tegas Asep.
Ia menilai kondisi ekonomi dan kemampuan finansial setiap ASN berbeda. Karena itu, penghimpunan dana dengan membawa momentum Milangkala berpotensi menimbulkan persoalan.
“Bukan hanya membebani, tetapi khawatir ini menjadi persoalan hukum. Sehingga saran DPRD untuk tidak melanjutkan kegiatan itu,” katanya.
Sebagai alternatif, Asep menyarankan apabila pemerintah ingin mendorong gerakan infak dan sedekah, mekanismenya dilakukan melalui lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat dan infak.
“Lakukan saja melalui Baznas, kami juga minta agar pemerintah memisahkan mana kegiatan Milangkala mana non-Milangkala,” ujarnya.
Ia juga meminta adanya kejelasan antara kegiatan yang dibiayai pemerintah, kegiatan sosial, serta agenda yang memperoleh dukungan dari pihak ketiga.
“Di satu sisi ada yang disuruh iuran, di satu sisi ada yang bicara soal sponsorship,” ucapnya.
Asep berharap seluruh pihak yang terlibat dapat menyesuaikan program dengan kondisi fiskal daerah.
“Untuk mengingatkan, ya BUMN, BUMD yang mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan Hari Jadi, ingatkan karena situasi kondisi seperti ini dan sebagainya. Buat kegiatan yang kira-kira jauh lebih manfaat untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
