LENSAPANGANDARAN.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Padjadjaran (Unpad) pada Juli 2026.
Langkah tersebut diambil setelah muncul sejumlah persoalan yang dinilai memengaruhi keberlangsungan program pendidikan tinggi di daerah.
Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, menyebut, evaluasi diperlukan karena terdapat persoalan akademik dalam penerapan kebijakan afirmatif kuota 50 persen bagi putra daerah.
Selain itu, adanya persoalan anggaran masa lalu yang belum tuntas antara pemerintah daerah dan pihak universitas.
Menurut Citra, perbedaan kemampuan akademik mahasiswa lokal dibanding standar seleksi reguler menjadi satu perhatian utama.
“Yang menjadi masalah itu memang ada standar nilai yang jauh (di bawah standar),” ungkapnya, Sabtu (27/6/2026).
Ia menilai Pemda tidak ingin siswa asal Pangandaran dipaksakan masuk perguruan tinggi negeri tanpa kesiapan akademik yang memadai karena berpotensi mengalami kesulitan mengikuti proses perkuliahan.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Pangandaran berencana menyiapkan program bimbingan belajar (bimbel) selama enam bulan bagi siswa lokal sebelum mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi.
Selain aspek akademik, Citra pun mengungkap adanya persoalan finansial yang menurutnya merupakan beban anggaran dari periode pemerintahan sebelumnya dan belum terselesaikan dengan Unpad.
“Yang menjadi permasalahan juga memang dulu ada beban Pemda yang belum diselesaikan ternyata ke Unpad. Saya juga baru tahu itu,” kata Citra.
Meski pembahasan evaluasi dijadwalkan dilakukan bersama rektorat Unpad pada Juli mendatang, Ia mengakui hingga saat ini belum melakukan koordinasi formal dengan DPRD Kabupaten Pangandaran.
“Saya belum berkoordinasi dengan DPRD, tetapi saya sudah berkoordinasi dengan Unpad,” ungkapnya. (®)
