LEBSAPANGANDARAN.COM- Pemerintah pusat melakukan pemangkasan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) secara nasional, termasuk untuk Kabupaten Pangandaran.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyebut pemangkasan sebesar Rp 144 miliar itu harus dilihat sebagai momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi sekaligus mendorong kemandirian fiskal.
“Ini terjadi di semua daerah dan provinsi, bukan hanya Pangandaran. Saya kira hal ini menjadi refresh bagi semua pihak untuk mengefektifkan dan mengefisienkan anggaran,” paparnya, Rabu (22/10/2025).
Menurutnya, langkah pemerintah pusat ini sejatinya memiliki niat baik untuk mendorong daerah agar tidak selalu bergantung pada dana pusat.
Artinya, pemerintah daerah harus menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) secara optimal.
“Ini bisa jadi pemicu agar terwujud kemandirian daerah. Selama ini, banyak daerah masih menggantungkan diri ke pusat. Sekarang pusat sedang mendorong agar belanja daerah lebih efisien dan produktif,” ungkap Asep.
Namun, Asep mengingatkan bahwa upaya menggali PAD tidak boleh membebani masyarakat, seperti dengan menaikkan pajak secara sepihak.
Sebaliknya, potensi daerah atau lokal harus dimaksimalkan terutama pada sektor unggulan seperti pariwisata ini.
“Di Pangandaran, kita punya potensi pariwisata yang besar. Pemerintah daerah harus benar-benar memikirkan bagaimana pariwisata ini bisa dikembangkan lebih pesat, menjadi daya tarik wisatawan, dan akhirnya menghasilkan PAD yang signifikan,” paparnya.
Asep pun mendorong agar berbagai event pariwisata tidak hanya digelar saat akhir pekan tapi juga di hari kerja (week days) demi meningkatkan kunjungan wisatawan.
Dia berharap, kondisi fiskal yang lebih ketat, justru akan mendorong lahirnya inovasi dan kreativitas dalam tata kelola keuangan dan pengembangan potensi daerah.
“Pemerintah pusat dan Menteri Keuangan tentu punya maksud baik. Kita di daerah harus menyambutnya dengan langkah konkret dan bijak,” kata Asep. [®]
