LENSAPANGANDARAN – Selain mahasiswa, berbagai pihak menyoroti kebijakan Pemerintah pusat dalam menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Satu diantaranya, Habibi Safaruddin Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pangandaran, Jawa barat.
“Sikap partai Demokrat khususnya di Pangandaran, bahwa kami menolak dengan adanya kenaikan harga BBM. Terutama, BBM subsidi untuk masyarakat kecil,” katanya, Rabu (7/9/2022).
Alasannya, kata Ia, karena saat ini masyarakat dalam kondisi pemulihan ekonomi pasca diterpa adanya virus Corona (Covid-19).
Disaat ekonomi masyarakat mulai menggeliat, tapi kemudian Pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM.
“Harusnya hal tersebut lebih diperhitungkan dan dipertimbangkan, seharusnya pemerintah mengambil langkah melakukan penghematan di sektor – sektor yang lain. Mulai dari uang belanja maupun infrastruktur yang hanya menjadi sebuah ajang pencitraan,” katanya.
Padahal, kenaikan BBM tersebut, akan mempengaruhi semua sektor mulai dari harga kebutuhan pokok, biaya produksi dan lainnya.
“Dan ini, Pemerintah harus betul-betul memikirkan soal kebijakan ini. Kita bernegara tujuannya kan membela rakyat. Dan ini, negara hadir membela rakyat atau tidak? Ini, yang harus kita Soroti sebenarnya.”
“Ini harus ada ketegasan, dan saya meminta seluruh keanggotaan partai Demokrat khususnya di Kabupaten Pangandaran, ayo kita ikut aksi-aksi penolakan BBM,” ucap Habibi.
Habibi berharap, Pemerintah Pusat bisa mendengar apa yang menjadi jeritan masyarakat saat ini.
“Dan mudah mudahan dengan kenaikan BBM ini, tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat,” ucapnya. (*)
