LENSAPANGANDARAN.COM – Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Muhtadin mengingatkan kepada sejumlah partai politik dan peserta pemilu agar mematuhi kepastian hukum dan regulasi pilkada 2024.
Ia juga menyebut, kepatuhan terhadap hukum undang-undang baik peraturan KPU maupun Bawaslu.
Sebab, agar sesuai dengan tagline KPU Pangandaran yakni, Pilkada Cemerlang.
Hal itu menjadikan point penting pembahasan dalam sosialisasi parpol terkait tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat serta bupati dan wakil bupati 2024.
Didalam sosialisasi, pihaknya menjelaskan tentang evaluasi dan tahapan pada pemilu serentak kemarin.
Hal demikian menyangkut dengan tahapan kampanye, pelanggaran dan sengketa pemilu.
“ini sebagai bentuk upaya agar sosialisasi Pilkada serentak dapat di evaluasi,” kata Muhtadin.
Terlebih, dengan hal-hal yang dianggap melakukan pelanggaran baik penyelenggara maupun peserta pemilu.
Sekedar informasi, KPU kabupaten Pangandaran menggelar sosialisasi tahapan bupati dan wakil bupati Pangandaran kepada partai politik.
Kegiatan tersebut, menyampaikan, mengevaluasi tahapan pemilu. Terutama menyampaikan SK terpilih anggota DPRD Pangandaran.
Ia juga menjelaskan beberapa hal yang harus dipersiapkan selama proses kegiatan pelantikan DPRD terpilih.
Terlebih lagi, menyangkut dengan pelaporan harta pejabat sebelum dilakukan pelantikan.
Namun, kegiatan tersebut tidak semua dihadiri oleh anggota DPRD terpilih dengan berbagai alasan.
Muhtadin menganggap, ketidak hadiran sebagaian incumbent disebabkan lantaran sedang giat diluar kota.
“Hari ini ada kegiatan di Bandung. kami memaklumi karena memang calon terpilih sebagian besar existing DPRD Pangandaran,” ujarnya. (art).
