LENSAPANGANDARAN.COM – Ratusan massa aksi masyarakat menolak paripurna penetapan RAPBD menjadi APBD tahun 2024 terkait pinjaman hutang daerah sebesar Rp 350 Miliar ke bank.
Tak hanya masyarakat, Dari jumlah 40 kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangandaran, sebanyak 12 anggota Dewan menyatakan sikap penolakan pinjaman tersebut.
Sebanyak 5 kursi dari fraksi PKB dan 5 kursi dari fraksi PAN menolak pinjaman hutang daerah. Sementara, 2 Kursi dari partai Gerindra menyatakan walkout dari rapat paripurna yang digelar Rabu (29/11/2023).
Wakil ketua DPRD II, Jalaludin menyebut rapat paripurna dinilai terlalu dipaksakan, pasalnya dipertengahan sidang jelang pengambilan keputusan dua anggota dewan menyatakan walkout.
“Betul, secara absensi mah 27 (memenuhi korum). Tapi di tengah-tengah sidang ada yang walkout artinya kurang dari dua pertiga” kata Jalal.
Sementara itu, ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin menklaim dirinya telah melaksanakan sesuai dengan konstitusi.
“Dan pimpinan DPRD itu, sifatnya melaksanakan apa yang sudah menjadi keputuskan fraksi-fraksi” Ujarnya.
“Sehingga, apapun yang disampaikan para fraksi, itu yang akan menjadi patokan” tambahnya.
Menurutnya, Ia hanya mengatur ritme dan mengagendakan sesuai dengan perundang-undangan. Akan tetapi keputusan politik anggarannya berada di fraksi masing-masing.
“jadi, bukan keputusan ketua DPRD. Tetapi, itu keputusan fraksinya masing-masing” Kata Asep.
Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata menyebut, Hal biasa didalam tubuh anggota dewan terjadi pro dan kontra.
“Terimaksih kepada teman-teman anggota dewan yang telah hadir. Jangan merasa geuleuh (jijik) kepada yang tidak suka (pro). Ajaklah dialog dan berkomunikasi” kata jeje usai rapat paripurna. (art)
