Aksi Tolak Kenaikan BBM Dianggap Tak Direspon DPRD, Mahasiswa dan Masyarakat di Pangandaran Akan Kembali Turun Aksi

LENSAPANGANDARAN – Harga BBM naik, gabungan mahasiswa dan unsur elemen masyarakat di Kabupaten Pangandaran melakukan aksi demonstrasi.

Mereka, melakukan aksinya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Jawa barat.

Dalam aksinya, terlihat mereka melakukan orasi secara bergantian di depan dan di dalam ruangan gedung DPRD Kabupaten Pangandaran.

Aksi demonstrasi sempat memanas, saat satu fraksi Partai di DPRD Kabupaten Pangandaran tidak hadir dalam persetujuan surat penolakan kenaikan BBM yang selanjutnya akan dilayangkan ke DPR RI.

Korlap Aksi Demonstrasi, Yosep menyampaikan, bahwa aksi demonstrasi ini dilakukan untuk penolakan kenaikan BBM.

“Dan Kami, yang tergabung dalam masyarakat Kabupaten Pangandaran bergerak telah mencoba menyampaikan ke DPRD Kabupaten Pangandaran dengan beberapa tuntutan,” ucap Yosep  seusai aksinya, Rabu (7/9/2022).

Diantaranya, meminta DPRD Kabupaten Pangandaran agar berpartisipasi, bersama sama dengan masyarakatnya untuk menolak kenaikan harga BBM.

“Tapi, ternyata, aksi yang kita lakukan menyimpan noda hitam dari DPRD Kabupaten Pangandaran dengan tidak mengindahkan dan tidak memenuhi tuntutan dari aksi yang kita lakukan barusan,” ungkapnya.

Menyikapi hal tersebut, kedepan pihaknya memastikan bahwa masyarakat Kabupaten Pangandaran bergerak akan menghimpun, dan akan mengumpulkan semua elemen yang ada di Kabupaten Pangandaran untuk kembali turun aksi dengan massa yang lebih banyak.

Ia hanya bisa berharap, DPRD Kabupaten Pangandaran bisa lebih responsif ketika ada masyarakatnya yang menyuarakan hak-haknya.

“Apalagi, ini berkaitan dengan semua elemen yang ada. Dan untuk pemerintah republik Indonesia secara umumnya, saya harap dalam mengambil keputusan harus menimalisir lagi dampak negatifnya. Karena, kesejahteraan rakyat, hak-hak rakyat itu yang paling utama pada prinsip kenegaraan,” jelasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin menyampaikan, bahwa yang belum menandatangani persetujuan penolakan kenaikan BBM itu dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Karena memang, per tanggal 5 September 2022 itu ada workshop internal. Saya enggak bisa intervensi dan mereka itu berangkatnya mulai tanggal 4 September,” paparnya.

Namun, meskipun demikian, dengan adanya kenaikan BBM ini secara umum pihaknya sudah menolak.

“Kalau kita kolektif kolegial dari 6 fraksi, 5 fraksi sudah menandatangani dan Saya juga sudah membuat surat. Tapi, teman-teman mahasiswa menganggap surat itu belum valid, belum sah karena ada satu fraksi yang belum menandatangani,” katanya.

Untuk itu, kata Ia, pihaknya akan segera dan secepatnya menindaklanjuti dengan apa yang diinginkan mahasiswa.

“Karena, surat dari dukungan fraksi itupun akan dijadikan sebagai salah satu lampiran untuk surat penolakan kenaikan BBM ke DPR RI,” kata Asep. (*)